Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR Dengan Dewan Persusuan Nasional

Last Updated on Thursday, 16 February 2012 17:42 Thursday, 16 February 2012 10:11

Written by P. Abrianto W. W

0 Comments

Berdasarkan permohonan Audiensi dari Dewan Persusuan Nasional, pada hari Selasa (14/02/12) yang lalu Komisi IV DPR telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), untuk membahas permasalahan yang dihadapi peternak sapi perah di Indonesia.

Dari catatan  Dewan Persusuan Nasional, yang disampaikan oleh Ketuanya, Teguh Boediyana, tingkat konsumsi susu di Indonesia saat ini sekitar 10 liter per kapita per tahun. Jumlah rumah tangga peternak sapi perah adalah 120 ribu, dimana sebagian besar berada di pulau Jawa.

Setiap peternak, rata-rata memiliki 2-4 ekor sapi. Total produksi susu segar yang dihasilkan oleh peternak rakyat ini adalah 1.900 ton per hari. Total produksi tersebut ternyata hanya dapat memenuhi 25% dari kebutuhan susu nasional, sedangkan sisanya dipenuhi oleh susu bubuk eks impor.

Masalah lain adalah harga jual susu segar. Selama hampir 11 tahun, harga susu segar dalam negeri mengalami stagnasi. Demikian juga dengan nilainya yang 30% lebih rendah daripada harga bahan baku susu eks impor. Kondisi ini jelas tidak berimbang dan jauh dari semangat perlindungan terhadap produsen susu segar nasional.

Sesungguhnya Pemerintah dapat membantu mengatasi masalah tersebut dengan membuat payung hukum, yang antara lain mengatur tentang harga susu. Selama ini, harga susu sapi segar dari peternak ditentukan sepihak oleh Industri Pengolah Susu (IPS) yang nilainya tidak memberikan keuntungan bagi peternak. Hal tersebut secara langsung membuat perkembangan peternakan sapi perah rakyat terhenti.

Anggota Komisi IV DPR RI dari F-PKS, Rofi Munawar, dalam tanggapannya mengatakan bahwa fenomena stagnasi harga susu yang rendah selama hampir satu dekade disinyalir karena beberapa sebab yaitu :

• Minimnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah
• Lemahnya proteksi harga terhadap peternak dalam negeri dihadapan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang lebih mementingkan importasi bahan baku.

Teorinya, penentuan harga susu segar ditetapkan secara bersama-sama, didasarkan kualitas susu dan kandungan bakteri (TPC). Namun pada prakteknya, penentuan kandungan bakteri ditetapkan secara sepihak oleh IPS. Tentu kondisi ini sangat merugikan bagi peternak. Demikian juga dengan harga susu. Tahun 2011 harga bahan baku susu eks impor mencapai Rp 4.700 sedangkan harga susu segar lokal hanya dihargai Rp 3.020 rupiah oleh IPS ditambah insentif yang berkisar antara Rp 380-850 per liter.

Anggota Komisi IV DPR RI yang lain, Hermanto,  menambahkan bahwa sudah saatnya Pemerintah membuat grand design pengembangan sapi perah melalui program-program terencana dan terpadu,  sebagai upaya untuk memberikan dukungan terwujudnya swasembada susu.

Seperti kita ketahui, susu sangat berperan di dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan Grand Design pengembangan sapi perah, akan memacu produktifitas peternak. Disisi lain, kualitas SDM akan semakin meningkat.

Untuk itu, Komisi IV DPR berjanji untuk menindak lanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan kalangan peternak sapi perah, salah satunya dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) susu.

Komisi IV DPR juga akan mendorong program susu untuk anak sekolah berbasis susu segar, menjadi keputusan politik. Selain mengurangi ketergantungan kepada IPS, keputusan tersebut ikut membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber : kontan.co.id