Sejarah Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat

Last Updated on Saturday, 04 February 2012 21:49 Wednesday, 08 September 2010 15:35

Written by P. Abrianto W. W

2 Comments

Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat,  sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama ProvincialeVeeart Senijkundige Diesnst.

Instansi ini  berkedudukan di Bandung,  dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta.

Organisasiini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak (RPH) di Jawa Barat dan Jakarta.

Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat, dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang  :

1.Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan   bagipengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebutmerupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan;

2.Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan, yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat;

3.Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk, yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.

Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Berawal dari  pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor11 Tahun 1950. Undang - undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan :

• Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi.
• Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi.
• Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan, untuk meresmikan berdirinya Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sedangkan  untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian,  ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952,  maka dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1952

Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sub sistem unit kerja bawahannya adalah sebagai berikut :

• JawatanKehewanan Daerah Banten, meliputi Wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak,berkedudukan di Serang dipimpin oleh Drh. Sungkawa Nitibaskara.

• JawatanKehewanan Daerah Cirebon, meliputi wilayah Cirebon, Majalengka,Kuningan dan Indramayu, berkedudukan di Cirebon dipimpin oleh Drh.Sutrisno.

• Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Barat, meliputi wilayah  Bandung, Sumedang dan Garut berkedudukan di Bandung dipimpin oleh Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.

• JawatanKehewanan Daerah Priangan Timur, meliputi Tasikmalaya dan Ciamis,berkedudukan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Drh. Ismail.

Jawatan kehewanan daerah tersebut diatas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Daerah  Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat.

Selain sebagai instansi otonom, Jawatan Kehewanan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementrian Pertanian,sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat.

Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak.  Dibentuksebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :

1.Taman Ternak Cikole Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah

2.Taman Ternak Ciseureuh Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah

3.Taman Ternak Jatiwangi Majalengka untuk pembibitan ternak unggas

4.Taman Ternak Ciumbuleuit  Bandung untuk pembibitan ternak unggas.

Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.

Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :

1.Urusan memajukan peternakan, termasuk ternak unggas

2.Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut

3.Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

Dengan telah diserahkannya sebagain urusan lapangan kehewanan dari DaerahTingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh JawaBarat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT IIKabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi OtonomTingkat II.

Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubahnama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian  menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomen klatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan, pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkanmelalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Dati I Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan, maka struktur dinas disesuaikan kembali melalui Peraturan Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat, dengan sub sistem organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

o    Subag Kepegawaian;

o    Subag Perlengkapan;

o    Subag Umum;

o    Subag Humas;

3. Sub Dinas Teknis yang terdiri atas :

o    Sub Dinas Bina Program;

o     Sub Dinas Produksi;

o     Sub Dinas Bina Usaha;

o     Sub Dinas Kesehatan Hewan;

o     Sub Dinas Penyuluhan;

o     Sub Dinas  Pengembangan dan Penyebaran Ternak

Untuk sub sistem tatalaksana pemerintahan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan diDaerah, yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik (terpusat) dengan Gubernur juga merangkap sebagai Kepala Daerah, sehingga seluruh Daerah Tingkat II juga bertanggung Jawab Kepada Gubernur, dan untuk bidang peternakan melalui Dinas PeternakanProvinsi Jawa Barat.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor803/Kpts/OT.210/12/94, tentang Penyerahan sebagain urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II, untuk bidang peternakan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

a.Pengujian dan penerapan teknologi

b.Sumber daya lahan, Penyebaran dan pengembangan peternakan

c.Perbibitan dan silsilah ternak

d.Pakan ternak, dan tanah pengembalaan

e.Obat Hewan

f.Pembinaan alat dan mesin

g.Peredaran dan mutasi ternak

h.Kesehatan hewan

i. Pelayanan dan perijinan usaha

j.Pembinaan pemasaran

k.Pembinaan manajemen usaha tani

l.Tenaga kerja peternakan

m.Data dan statistik peternakan

n. Penyuluhan pertanian.

Sejalan dengan penyerahan sebagain urusan kepada Kepala Daerah Tingkat II, maka struktur organisasi dinas berubah kembali, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat IJawa Barat, yaitu dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun struktur organisasinya berubah menjadi : Kepala Dinas; Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Subag Perencanaan, Subag Kepegawaian, Subag Perlengkapan, Subag Umum; dan 6 Sub Dinas Teknis yang terdiri atas :  Sub Dinas Bina Produksi,  Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan,  Sub Dinas Bina Penyuluhan, Sub Dinas  Bina Pengembangan dan Penyebaran Ternak serta Unit Pelaksana Teknis Dinas

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan lepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Undang-undang tersebut  kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu :

1.Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

2. Penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian.

3. Penetapan standar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.

4. Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.

5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Daerah Provinsi

6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.

7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.

8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian

9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.

10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.

11.Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang peternakan.

12.Pemantauan,peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.

Untukmengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002  tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Baratmempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :

1.Perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan;

2.Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan

3.Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD;

4.Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksi dan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat,  maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTDpelatihan, yaitu :

1.UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

2.UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung;

3.UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur;

4.UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan ;

5.UPTD Pengembangan Balai Pengembangan  Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis;

6.UPTDPelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point BanjarKab. Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, dan LaboratoriumKesehatan Hewan Kab. Majalengka;

7.UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung;

8.UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka  Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

Struktur Dinas seperti demikian berlangsung hingga keluranya Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi subid Perencanaan, subid Keuangan dan subid Umum, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 12 orang Kepala Seksi dengan rincian sbb:

1.     BIDANG PRASARANA DAN SARANA

4      Seksi Penataan Kawasan

5      Seksi Teknologi Alsin

6      Seksi Data dan Informasi

2.     BIDANG PRODUKSI

7      Seksi Perbibitan

8      Seksi Pakan Ternak

9      Seksi Budidaya

3.     BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

10    Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

11    Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

12    Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

4.     BIDANG PENGEMBANGAN

13    Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan

14    Seksi Pasca Panen dan Pengolahan

15    Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III tidak mengalami perubahan yakni terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTDpelatihan.

Sumber : disnak.jabarprov.go.id